pengunggah

Siaran PersKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 915/sipers/A6/XII/2025

Sinergisitas Kemendikdasmen dan BP3OKP Dorong Percepatan Pelindungan Bahasa Daerah Papua

Sorong, 21 Desember 2025 – Tanah Papua merupakan wilayah dengan keberagaman bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Dari sekitar 718 bahasa daerah, sebanyak 428 berada di Papua dengan tingkat vitalitas yang beragam. Sebagiannya bahkan telah teridentifikasi terancam punah. Kondisi ini menegaskan bahwa urgensi pelindungan bahasa daerah sebagai bagian dari penjagaan identitas, pengetahuan lokal, dan jati diri masyarakat Papua, bersifat mutlak dan mendesak.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) serta pemerintah daerah. Sinergisitas antara pusat dan daerah ini diarahkan untuk mempercepat pelindungan bahasa dan sastra daerah secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Pra-Rapat Koordinasi Teknis diselenggarakan pada 18–20 Desember 2025 di Sorong dengan melibatkan Koordinator BP3OKP, Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Bupati Sorong Selatan, jajaran pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya, tokoh adat dan keagamaan, akademisi, pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini membahas penyelarasan dan pengintegrasian pelindungan bahasa daerah ke dalam perencanaan program pembangunan daerah.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menekankan bahwa pelindungan bahasa daerah di Papua harus dilakukan melalui kerja bersama lintas sektor. “Badan Bahasa tidak bisa bekerja sendiri. Pelindungan bahasa daerah hanya dapat berhasil melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di Papua,” tegasnya. Ia menambahkan, kerja sama dengan BP3OKP menjadi bagian dari strategi penguatan pelindungan bahasa, salah satunya melalui penyusunan regulasi, kebijakan dan program pelindungan bahasa dan sastra di Papua. Kegiatan yang dapat diprogramkan antara lain penyusunan kamus bahasa daerah, dan penyusunan buku cerita anak dwibahasa (bahasa daerah Papua–bahasa Indonesia) agar anak-anak dapat menguasai bahasa Indonesia tanpa kehilangan identitas kebahasaannya sejak dini.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa pelindungan bahasa daerah merupakan kewajiban moral dan spiritual. “Bahasa daerah adalah bagian dari keberagaman budaya dan etnik Indonesia yang merupakan karunia Tuhan. Karena itu, bahasa daerah wajib dijaga dan dilestarikan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik kolaborasi ini dan siap bekerja sama melindungi bahasa daerah di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.

Koordinator BP3OKP wilayah Papua, Albert Yoku, menegaskan posisi strategis Papua dalam pelindungan bahasa daerah secara nasional. “Dari sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia, 428 berada di Tanah Papua. Ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah memberikan landasan kuat bagi pelindungan hak atas bahasa dan budaya orang asli Papua, namun perlu ditindaklanjuti melalui regulasi operasional, dukungan kebijakan daerah, ketersediaan guru bahasa daerah, serta penganggaran yang memadai. “Tidak mengenal bahasa daerah ibarat kehilangan arah dan jati diri,” tambahnya.

Wakil Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, mengingatkan bahwa bahasa merupakan identitas dan warisan yang harus dijaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi. “Bahasa adalah identitas dan alat komunikasi yang tidak boleh terkikis oleh teknologi. Manusia bisa berakhir dengan hidupnya, tetapi bahasa tidak pernah berakhir. Karena itu, kita semua bertanggung jawab menjaga dan melindungi bahasa daerah,” ujarnya.

Dalam paparannya, Sekretaris Badan Bahasa, Ganjar Harimansyah menambahkan, kondisi kebahasaan di Papua berada pada situasi yang sangat genting. “Hampir seluruh bahasa dan dialek di Papua terancam punah. Keberadaannya seperti gunung es yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya,” ujarnya. Ia mencontohkan bahasa Moi di Papua Barat Daya sebagai bahasa besar yang memerlukan perhatian serius serta menekankan pentingnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap bahasa daerah. Ganjar juga mendorong pendekatan kreatif melalui pemanfaatan bahasa daerah di ruang publik, produk kreatif, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk memantau percepatan pelindungan bahasa di Papua.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dora Amalia, menjelaskan bahwa pelindungan bahasa dan sastra daerah diarahkan pada strategi berkelanjutan. “Dokumentasi bahasa tidak berhenti pada pengumpulan data. Bahasa harus kembali diajarkan kepada pemiliknya agar tetap hidup dan digunakan di komunitas,” jelasnya. Menurutnya, bahasa perlu dihidupkan melalui praktik sehari-hari, seperti lagu daerah, cerita rakyat, doa, serta penggunaan di ranah keluarga, komunitas, dan ritual keagamaan.

Forum ini juga menyerap praktik baik dari daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Papua Barat Daya telah menerbitkan kamus bergambar bahasa Moi sebagai bahan ajar anak dan tengah mengembangkan kamus audio untuk mengakomodasi perbedaan dialek. Dari sektor pendidikan, disampaikan tantangan keterbatasan anggaran, sekaligus komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan muatan lokal bahasa Moi pada tahun ajaran mendatang.

Ke depan, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pelindungan bahasa di Tanah Papua. Saat ini, satu balai bahasa melayani enam provinsi dengan cakupan wilayah dan kompleksitas yang sangat besar. Oleh karena itu, mengemuka harapan agar setiap provinsi di Tanah Papua memiliki balai bahasa sendiri guna memperkuat pendampingan komunitas, mempercepat dokumentasi dan revitalisasi bahasa daerah, serta memastikan kebijakan berjalan lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Menutup kegiatan, Kepala Badan Bahasa dan Koordinator BP3OKP menandatangani perjanjian kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal pelindungan bahasa dan sastra daerah. Melalui kolaborasi pusat dan daerah yang solid, Papua diharapkan menjadi contoh nasional dalam pelindungan bahasa daerah bukan hanya mencegah kepunahan, tetapi juga menghidupkan kembali bahasa sebagai bagian utuh dari kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua

#KemendikdasmenRamah

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 879/sipers/A6/XII/2025

Jakarta, 10 Desember 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penghargaan kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Pelayanan Prima kategori A hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025.Penyelenggaraan penghargaan ini sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”.

Pembangunan zona integritas merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan sistem birokrasi, tetapi juga penguatan budaya kerja aparatur agar lebih akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui Pelayanan Prima PEKPPP Mandiri, Kemendikdasmen melakukan pengukuran kinerja pelayanan secara holistik dan objektif untuk memastikan kualitas, transparansi, serta akuntabilitas layanan kepada masyarakat.

Tahun ini, capaian zona integritas di lingkungan Kemendikdasmen menunjukkan peningkatan signifikan. Dari 62 unit kerja yang diusulkan, 34 unit memenuhi syarat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan 14 unit meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Angka ini meningkat 65,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 29 unit.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa penghargaan zona integritas bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat gerakan antikorupsi di lingkungan birokrasi pendidikan. “Pemberantasan dan pencegahan korupsi adalah fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia maju serta bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya di Jakarta, 9 Desember 2025.

Wamen Atip menambahkan bahwa predikat zona integritas tidak hanya mencerminkan penilaian administratif, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan etika merupakan pijakan utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan terpercaya.
Ia juga mengaitkan predikat WBBM dengan pemenuhan hak asasi manusia generasi baru, yaitu procedural rights. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, hak untuk didengar, dan hak untuk dilayani oleh negara. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia,” tuturnya.

Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen dan Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia, Abdullah Faqih, turut menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa integritas birokrasi merupakan elemen strategis dalam mencegah korupsi. “Momentum ini menegaskan pada kita semua bahwa integritas birokrasi adalah detak utama pencegahan korupsi yang paling strategis,” ujarnya.

Faqih menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas dilakukan melalui pendampingan kolaboratif antara Sekretariat Jenderal, pimpinan unit utama, dan Inspektorat Jenderal. Penilaian internal berlangsung sejak Januari hingga Mei 2025 melalui dua pendekatan, yakni dash evaluation untuk menilai kepatuhan administratif, serta visitasi lapangan untuk memastikan implementasi budaya kerja di unit kerja. “Pendekatan ini memastikan bahwa predikat tidak sekadar compliant dokumen, tetapi benar-benar mencerminkan dampak nyata sebagai budaya kerja,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya tentang kepatuhan administratif, tetapi juga pembentukan karakter organisasi yang bersih, empatik, inklusif, dan terpercaya oleh masyarakat. “Ketika kesantunan menjadi standar dan budaya kerja, kualitas layanan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Upaya mewujudkan ZI WBK, WBBM, dan pelayanan publik yang prima merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi, inovasi layanan, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen kuat seluruh jajaran. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa satuan kerja mampu menjaga kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi yang konsisten, inovasi yang berkesinambungan, serta layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 733/sipers/A6/XI/2025

Pidato Mendikdasmen Jadi Awal Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kerja di Sidang Umum UNESCO

Samarkand, Uzbekistan, 4 November 2025 – Dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 di Kota Samarkand, Uzbekistan, momen bersejarah telah terjadi saat bahasa Indonesia secara resmi pertama kali digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat menyampaikan Pernyataan Nasional pada Sidang Umum UNESCO ke-43 di Kota Samarkand, Uzbekistan, Selasa (4/11).

Mengawali pernyataannya, Menteri Mu’ti memulai dengan sebuah pantun yang merupakan sebuah budaya takbenda yang telah diakui pada Sidang Umum UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020 yang lalu. “Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan, atas kesempatan menyampaikan pernyataan,” ujar Mendikdasmen.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Mu’ti turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dari UNESCO dan semua negara anggota yang telah mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10 pada Sidang Umum UNESCO pada 20 November 2023.

Menteri Mu’ti mengatakan, bahwa bahasa Indonesia telah lama berfungsi sebagai jembatan kesatuan di seluruh archipelago Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, 700 bahasa lokal, dan 1.300 etnik. Pada hari ini, ucap Menteri Mu’ti, bahasa Indonesia kembali mengukuhkan eksistensinya di dunia internasional sebagai jembatan pengetahuan antara negara.

Di akhir pidatonya, Menteri Mu’ti turut menutupnya dengan sebuah pantun. “Dari Jakarta ke Samarkand, kota bersejarah nan menawan. Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah penuh kedamaian,” tandasnya.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-per

#PendidikanBermutuuntukSemua
#Kemendikdasmen

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 707/sipers/A6/X/2025

Jakarta, 31 Oktober 2025—Sejalan dengan semangat peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) kembali menyelenggarakan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2025 dengan mengusung tema “Bahasa Indonesia Berdaulat, Indonesia Maju”. Acara ini menjadi momentum apresiasi kepada para pelaku bahasa dan sastra terbaik dari berbagai daerah di Indonesia serta menjadi ajang refleksi peran bahasa Indonesia sebagai pilar kebangsaan menuju Indonesia Emas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai simbol kedaulatan bangsa dan identitas nasional. Ia juga menekankan bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam menjaga dan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di tengah perkembangan global. Bahasa Indonesia hadir bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai manifestasi dari kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa merdeka. Ia menjadi simbol yang menyimpan nilai-nilai kebangsaan, identitas, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia.

“Pendidikan menjadi kunci yang sangat penting dalam upaya menjaga kedaulatan bahasa Indonesia. Sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menegaskan kembali komitmen kami untuk terus memperkuat peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan,” ujar Mu’ti di Jakarta pada (28/10).

Mendikdasmen juga menambahkan bahwa melalui pendidikan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat peran bahasa Indonesia agar setiap generasi bangsa mampu berpikir, berbicara, dan berkarya dengan bahasa Indonesia yang bernalar, berkarakter, dan kreatif. Bahasa Indonesia harus menjadi penghela ilmu pengetahuan yang dapat berkontribusi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi alat berpikir dan bernalar, wahana pembentukan nilai dan karakter, serta wadah ekspresi dan kreativitas yang memperkaya pemikiran dan kepribadian anak-anak kita.

“Inilah saatnya kita memastikan bahwa setiap generasi bangsa Indonesia mampu berpikir, berbicara, dan berkarya dengan bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan generasi emas yang cerdas, unggul, berkarakter, dan berdaya saing global,” ujar Menteri Mu’ti.

Menteri Mu’ti mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan berbahasa yang santun serta mendorong peran bahasa Indonesia agar makin dikenal di dunia internasional. “Mari, kita menjadi generasi yang bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Mari, kita dorong anak-anak kita untuk berbahasa dengan santun dan ramah dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih lanjut, kita juga harus bersama-sama membawa bahasa Indonesia untuk bergerak maju ke ranah internasional,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menyampaikan bahwa tema “Bahasa Indonesia Berdaulat, Indonesia Maju” menjadi penegasan penting atas peran bahasa dalam menjaga kedaulatan bangsa. Menurutnya, kedaulatan bahasa harus diposisikan sebagai bagian dari semangat nasional yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. “Kedaulatan bahasa adalah kedaulatan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi perekat, penghela, dan penggerak semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Hafidz menambahkan bahwa pada tahun ini Bulan Bahasa dan Sastra diramaikan dengan sembilan kegiatan utama, antara lain Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional, Festival Musikalisasi Puisi, Festival Handai Indonesia, Lomba Cerdas Mengulas Buku, Lomba Mendongeng bagi Penyandang Disabilitas Netra, Sayembara Video Kreatif Pemanfaatan Laman Penjaring, Adu Kreasi Duta Bahasa Se-Indonesia, Menjalin Indonesia, dan Pentas Sastra di Badan Bahasa. Selain itu, juga diadakan pameran, seminar kebangsaan, dan peluncuran produk kebahasaan. Tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi para pelaku bahasa dan sastra, puncak perayaan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2025 juga diisi dengan peluncuran berbagai produk dan capaian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menandai kemajuan program kebahasaan dan kesastraan di tingkat nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meraih Penghargaan Adibahasa Tahun 2025. Penghargaan ini ditujukan untuk mengapresiasi pemerintah provinsi yang berhasil dalam pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menekankan pentingnya pengembangan literasi dan sastra yang tidak hanya berskala lokal, tetapi juga dapat menembus ranah internasional. “Saya kira (kegiatan) ini sangat bagus karena menyangkut masalah literasi, entah itu sastra, saya kira ini sangat penting. Kami mencoba bagaimana sastra itu tidak hanya lokal di Indonesia, bisa tidak negara ini ambil inisiatif sastra itu internasional karena kita bicara pada aspek budaya literasi. Budaya itu menjadi sesuatu yang penting,” ujar Sri Sultan.

Selain itu, Kirana, siswi SDN Unggaran 1 Yogyakarta, berhasil meraih Juara Terbaik 1 Lomba Cerdas Mengulas Buku melalui ulasannya terhadap buku Menunggu Ibu. Kirana mengaku tidak menyangka dan terkejut bisa mendapatkan juara pertama. “Saya tidak menyangka dan terkejut bisa mendapatkan juara satu. Membaca buku menambah ilmu pengetahuan dan membuka jendela pengetahuan untuk saya,” ujar Kirana dengan senyum bahagia.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah