Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara

Berita

Kongres Bahasa Daerah 2026 Perkuat Kebijakan dan Praktik Pelindungan Bahasa Daerah

Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 893/sipers/A6/X/2026

Jayapura, Papua, 21 Oktober 2026 — Kongres Bahasa Daerah 2026 di Jayapura menyoroti pentingnya penguatan kebijakan pemerintah daerah dan pewarisan bahasa antargenerasi untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah di Indonesia. Melalui paparan kebijakan, diskusi, dan berbagi praktik baik, kongres ini mendorong langkah pelindungan bahasa dan sastra daerah yang lebih terarah, terukur, serta berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Hafidz Muksin, menyatakan bahwa kongres ini digelar sebagai respons atas masih lemahnya pewarisan bahasa dari generasi tua kepada generasi muda serta menurunnya minat generasi muda menggunakan bahasa daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian serius terhadap upaya mengatasi penurunan penggunaan bahasa daerah.

Hafidz menambahkan bahwa Badan Bahasa Kemendikdasmen telah menjalankan program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) sejak 2022, yang hingga kini telah mencakup 120 bahasa daerah. Pada tahun kelima pelaksanaan program, yaitu 2026, Badan Bahasa akan mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap laju kepunahan bahasa serta kemauan generasi muda untuk menggunakannya.

“Melalui kongres ini, pelindungan bahasa daerah diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata. Bahasa daerah perlu terus digunakan, dikembangkan, dan diwariskan agar kekayaan bahasa Indonesia tetap terjaga sebagai bagian penting dari identitas dan jati diri bangsa,” ungkap Hafidz, di Jayapura, Selasa (20/10).

Sebagai bagian dari rangkaian kongres, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menyoroti melemahnya penggunaan bahasa daerah, belum optimalnya pelestarian bahasa dan aksara daerah, serta tantangan penguatan literasi bahasa daerah di kalangan generasi muda. Penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal juga menjadi perhatian karena dapat mendukung kemampuan literasi membaca dan numerasi murid.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pelindungan bahasa daerah tidak cukup mengandalkan pendanaan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas.

Pada sesi diskusi, Wakil Bupati Majene, Sulawesi Barat, Andi Ritamariani Basharoe, mengusulkan agar Kongres Bahasa Daerah dilaksanakan secara berkala dan target pelindungan bahasa diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui regulasi dan program yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya pewarisan bahasa ibu sejak lingkungan keluarga.

Berbagi Praktik Baik Pelindungan Bahasa Daerah

Terkait dengan praktik baik bahasa daerah, para perwakilan dari Papua Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan turut memaparkan capaiannya. Dari Bali, Guru Besar Institut Seni Indonesia Denpasar, I Gede Arya Sugiartha, memaparkan upaya pelindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui regulasi, penguatan lembaga adat, penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, penggunaan aksara di ruang publik, serta pemanfaatan teknologi digital. Praktik tersebut menunjukkan pentingnya mengiringi kebijakan dengan program nyata agar bahasa tetap digunakan dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri, menekankan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam pewarisan bahasa daerah. “Upaya yang kami lakukan antara lain memberikan pelatihan kepada guru, menguatkan pembelajaran kontekstual, serta pengembangan kamus bergambar dan digitalisasi bahasa daerah,” ujar Jufri.

Pembahasan dilanjutkan melalui tiga panel yang mengkaji Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah berdasarkan tipologi wilayah A, B, dan C. Panel A menghadirkan Raden Safrina, Panel B Obing Katubi, dan Panel C Gufran Ali Ibrahim sebagai pembahas.

Hasil pembahasan selanjutnya akan direkap oleh tim perumus sebagai bahan penyusunan rekomendasi Kongres Bahasa Daerah 2026. Rekomendasi tersebut diharapkan mempertimbangkan kondisi kebahasaan dan karakteristik setiap wilayah sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pelindungan bahasa secara berkelanjutan.

(Penulis: Tim Badan Bahasa, Editor: Destian, Ririn, Seno) Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.idX: x.com/Kemdikdasmen

Instagram: instagram.com/kemendikdasmen

Facebook: facebook.com/kemendikdasmen

YouTube: KEMDIKDASMEN

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id

Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers #PendidikanBermutuuntukSemua#KemendikdasmenRamah

Kongres Bahasa Daerah 2026 Perkuat Kebijakan dan Praktik Pelindungan Bahasa Daerah Read More »

Pertama Digelar di Papua, Kongres Bahasa Daerah 2026 Teguhkan Pelestarian Warisan Budaya Bangsa

Pertama Digelar di Papua, Kongres Bahasa Daerah 2026 Teguhkan Pelestarian Warisan Budaya Bangsa

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 891/sipers/A6/X/2026

Pertama Digelar di Papua, Kongres Bahasa Daerah 2026 Teguhkan Pelestarian Warisan Budaya Bangsa

Jayapura, Papua, 20 Oktober 2026 — Kongres Bahasa Daerah 2026 digelar di Jayapura, Papua, untuk memperkuat pelindungan dan pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas serta warisan budaya bangsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka kongres tersebut pada Senin (19/10) dan menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah.

Kongres Bahasa Daerah tahun ini mengangkat tema “Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Bahasa Daerah untuk Penguatan Jati Diri Bangsa ”. Mendikdasmen menilai tema tersebut menegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan warisan bangsa yang menyimpan identitas, sejarah, pengetahuan, dan kearifan mfasyarakat. Menurutnya, menjaga bahasa juga sama dengan menjaga ingatan kolektif, nilai-nilai kehidupan, serta keberlanjutan kebudayaan bangsa untuk generasi mendatang.

Mendikdasmen juga menyebutkan bahwa slogan kongres kali ini, “Pusaka Bahasa” menegaskan bahwa bahasa daerah merupakan rekaman hidup sejarah, filosofi, mitos, tradisi, dan kearifan lokal. “Pusaka Bangsa” menegaskan bahwa bahasa daerah menjadi bagian dari mozaik identitas nasional yang dibentuk oleh keberagaman suku dan budaya.

”Bahasa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan nasional yang tercantum pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman bahasa, suku, dan budaya menjadi modal sosial sekaligus modal budaya yang memperkuat persatuan dan memperkaya kehidupan bangsa Indonesia,” ungkap Mendikdasmen.

Dalam konteks jumlah bahasa daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sampai tahun 2019 Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, yang 427 di antaranya berada di wilayah Pulau Papua. Angka tersebut menggambarkan betapa besarnya kekayaan bahasa yang dimiliki Indonesia, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga serta melestarikannya.

Mendikdasmen menyoroti tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan pelindungan bahasa daerah. Pertama, penyusunan kebijakan harus didasarkan pada data dan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, ekosistem penutur dan pelestari bahasa harus diperkuat dengan menempatkan keluarga, sekolah, komunitas, tokoh adat, akademisi, media, dunia usaha, dan generasi muda sebagai mitra strategis.

”Oleh karena itu, Kemendikdasmen melalui Badan Bahasa, memiliki slogan Trigatra Bangun Bahasa. Yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Masyarakat dapat mempelajari serta menjadi bukti bahwa bahasa daerah dapat menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Mendikdasmen.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung pelindungan, pelestarian, dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian penting dari warisan budaya bangsa. Dengan kekayaan bahasa daerah yang dimiliki, Aryoko menyebut Papua memiliki anugerah sekaligus tanggung jawab besar guna memastikan bahasa-bahasa daerah tetap hidup dan digunakan oleh masyarakat.

“Melalui kongres ini, kami berharap akan lahir langkah-langkah strategis dan konkret untuk memperkuat pelindungan bahasa daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi, menyusun program pelestarian yang berkelanjutan, serta mendorong penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga, pendidikan, kegiatan adat, dan ruang publik sesuai konteksnya,” tutur Aryoko.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua, upaya pelestarian bahasa daerah yang dilakukan oleh Kemendikdasmen sangat sejalan dengan visi pembangunan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Papua yang cerdas tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknologi, tetapi juga melalui pemahaman terhadap akar budaya.

“Kami ingin memastikan generasi muda dapat berkembang, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global tanpa kehilangan jati diri. Penguasaan bahasa asing dan kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kecintaan terhadap bahasa ibu, penghormatan terhadap adat, dan penghargaan terhadap kebudayaan daerah,” terangnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, mengatakan bahwa Kongres Bahasa Daerah 2026 ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Bahasa Kemendikdasmen bersama Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Pemilihan Papua sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna penting karena Papua merupakan wilayah dengan keragaman bahasa daerah yang paling tinggi di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung mulai 19 s.d. 22 Oktober 2026 di Jayapura dengan melibatkan 200 orang peserta meliputi unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengambil kebijakan, akademisi, peneliti bahasa, pendidik, budayawan, sastrawan, tokoh adat, komunitas bahasa, BP3OKP, serta generasi muda.

“Melalui gelaran ini kami berharap akan lahir rekomendasi kebijakan bahasa daerah yang memuat arah strategis, prioritas program, dan usulan langkah implementasi di tingkat pusat maupun daerah. Dan juga penguatan komitmen dan sinergi antarpemangku kepentingan, identifikasi praktik baik, rumusan tindak lanjut yang terukur, dan penguatan kesadaran publik mengenai pentingnya bahasa daerah sebagai unsur pembentuk identitas dan penguatan kebinekaan bangsa,” tutup Hafidz Muksin.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdamenRamah

Pertama Digelar di Papua, Kongres Bahasa Daerah 2026 Teguhkan Pelestarian Warisan Budaya Bangsa Read More »

Kongres Bahasa Daerah Dorong Regulasi Pelestarian Bahasa Daerah

Penulis: Dr. Asrif, M.Hum.

Papua, 20 Oktober 2026 — Kongres Bahasa Daerah I Tahun 2026 memasuki hari kedua dengan menegaskan pentingnya penguatan komitmen bersama dalam pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Kongres yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua ini diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis dan kebijakan nyata untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah sebagai bagian penting dari kekayaan bangsa.

Pada hari kedua kongres, berbagai pemikiran dan pandangan mengenai masa depan bahasa daerah menjadi bagian penting dalam upaya merumuskan strategi pelindungan, pengembangan, dan pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda. Peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai sangat menentukan keberhasilan upaya tersebut.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Dr. Asrif, M.Hum., menyampaikan bahwa pelestarian bahasa daerah pada hakikatnya merupakan upaya melindungi tradisi dan kebudayaan yang hidup di dalam bahasa tersebut. “Melestarikan bahasa daerah sama halnya dengan melindungi sekian banyak tradisi dan kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga ruang penyimpanan pengetahuan, nilai-nilai kehidupan, tradisi lisan, serta identitas budaya yang diwariskan antargenerasi. Ketika sebuah bahasa kehilangan penuturnya, kita juga menghadapi risiko kehilangan berbagai pengetahuan dan ekspresi kebudayaan yang disampaikan melalui bahasa itu,” ungkap Asrif.

Menurutnya, upaya pelestarian bahasa daerah harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penguatan penggunaan bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat, pengintegrasian ke dalam dunia pendidikan, pendokumentasian tradisi lisan, hingga pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses generasi muda terhadap bahasa dan kebudayaannya. Asrif juga menegaskan bahwa Kongres Bahasa Daerah harus menjadi momentum untuk melahirkan regulasi yang memperkuat pelestarian bahasa daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

“Harapan kita, Kongres Bahasa Daerah ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga mendorong lahirnya regulasi yang jelas mengenai pelestarian bahasa daerah. Regulasi tersebut perlu dibangun melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta DPR dan DPRD,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pelestarian bahasa daerah membutuhkan dukungan kebijakan yang saling terhubung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran strategis dalam penguatan bahasa daerah melalui pendidikan, sedangkan Kementerian Dalam Negeri dapat mendorong penguatan komitmen pemerintah daerah. Perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian, dokumentasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pemerintah daerah serta DPR dan DPRD memiliki peran penting dalam memperkuat kebijakan, program, dan dukungan anggaran sesuai dengan kewenangannya.

Dengan dukungan regulasi dan pembagian peran yang jelas, upaya pelestarian bahasa daerah diharapkan dapat berlangsung secara konsisten, tidak bergantung pada program sesaat, serta menjangkau masyarakat sebagai pemilik dan pewaris bahasa.

Kongres Bahasa Daerah I Tahun 2026 menjadi ruang strategis untuk mempertemukan gagasan, memperkuat koordinasi, dan merumuskan arah kebijakan pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Semangat kolaborasi yang dibangun melalui kongres ini diharapkan mampu melahirkan komitmen bersama untuk menjaga keberagaman bahasa sebagai fondasi keberlanjutan tradisi, kebudayaan, dan identitas bangsa.

Bagi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, komitmen tersebut sejalan dengan upaya memperkuat pelindungan dan pelestarian bahasa daerah melalui sinergi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat penutur bahasa. Dengan demikian, bahasa daerah tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga tetap hidup, digunakan, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Kongres Bahasa Daerah Dorong Regulasi Pelestarian Bahasa Daerah Read More »

Menenun Masa Depan Nusantara: Ketika Bahasa Daerah Menjadi Sumber Daya Kecerdasan Buatan Bahasa Indonesia

Oleh Miftahussakdan dan⁠ ⁠⁠Rani Febrina Br Surbakti

Indonesia merupakan negara yang tidak hanya kaya akan suku dan budaya, tetapi juga memiliki kekayaan bahasa yang luar biasa. Berdasarkan pemetaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dan menjadi salah satu negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia. Namun, kekayaan tersebut berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya aman. Hasil kajian vitalitas bahasa menunjukkan bahwa sejumlah bahasa daerah berada pada status rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, bahkan kritis. Pada 2026, Badan Bahasa mencatat bahwa dari 113 bahasa daerah yang telah dikaji vitalitasnya, lima bahasa telah dinyatakan punah, sementara bahasa lainnya berada dalam berbagai tingkat kerentanan.

Permasalahan tersebut menjadi makin krusial ketika melihat posisi generasi muda sebagai pewaris utama kelangsungan bahasa. Bahasa daerah tidak hanya cukup hanya didokumentasikan secara kaku di dalam kamus, atau produk leksikografi, atau sekadar dipertunjukkan dalam panggung festival kebudayaan, tetapi juga harus terus digunakan, dihidupkan, dan diwariskan dalam ruang interaksi sehari-hari. Berkurangnya penggunaan bahasa daerah dalam ranah keluarga dan komunitas sosial menyebabkan makin sedikit anak muda yang mengenal kosakata, ungkapan, dan konsep filosofis khas yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, langkah strategis seperti Program Revitalisasi Bahasa Daerah yang menjangkau 120 bahasa daerah di 38 provinsi hingga 2025 menjadi sangat penting, dengan menempatkan generasi muda sebagai aktor utama penyelamatan.

Akan tetapi, di balik narasi suram tentang ancaman kepunahan dan menyusutnya jumlah penutur, terdapat sisi lain yang sering luput dari diskursus publik: bahasa daerah bukanlah objek pasif yang sekadar harus diselamatkan dari kepunahan, melainkan sumber daya aktif dan pangkalan data kognitif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Badan Bahasa mencatat bahwa bahasa daerah memiliki fungsi fundamental sebagai pendukung bahasa Indonesia sekaligus sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya perbendaharaan kata nasional. Artinya, keberadaan bahasa daerah tidak berhenti pada kepentingan menjaga identitas lokal semata, tetapi turut menyuplai bahan baku bagi pertumbuhan kapasitas rasionalitas dan daya ungkap bahasa nasional.

Jejak kontribusi masif tersebut dapat dibuktikan melalui penyerapan leksikal ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berdasarkan kajian Badan Bahasa terhadap KBBI Edisi IV tahun 2008, ditemukan 3.592 entri yang berasal dari bahasa daerah dari total sekitar 90.049 entri atau menyumbang sekitar 3,99 persen. Sebaran tersebut mencakup kontribusi dari berbagai rumpun bahasa utama: bahasa Jawa menyumbang 1.109 kosakata, Minangkabau 929 kosakata, Sunda 223 kosakata, Madura 221 kosakata, Bali 153 kosakata, Aceh 112 kosakata, hingga bahasa Batak yang menyumbang 32 kosakata. Meskipun merujuk pada KBBI Edisi IV dan bukan angka termutakhir, data tersebut memberikan bukti empiris yang sangat konkret bahwa kosakata dari berbagai daerah telah lama menjadi fondasi tak kasatmata bagi perbendaharaan bahasa Indonesia.

Perkembangan leksikografi nasional juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka, dinamis, dan terus berkembang seiring zaman. KBBI bertransformasi secara masif dari sekitar 62.000 entri pada edisi pertama tahun 1988 hingga mencapai 120.000 entri pada Edisi VI tahun 2023, dengan target pengembangan jangka panjang menembus 200.000 entri. Menariknya, KBBI VI kini menyediakan penanda asal bahasa sehingga pengguna dapat melacak asal bahasa suatu kata, serta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat luas untuk mengusulkan entri baru secara kolaboratif. Dengan demikian, hubungan bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebenarnya bukan hubungan yang saling meniadakan. Bahasa Indonesia dapat menjadi ruang bersama, sementara bahasa daerah dapat menjadi sumber pengetahuan dan ekspresi yang terus memperkaya ruang tersebut.

Di Sumatera Utara, kekayaan itu terlihat jelas dari berbagai bahasa daerah yang hidup berdampingan. Bahasa Batak Toba, Karo, Nias, Simalungun, Mandailing, Angkola, dan bahasa daerah lainnya tidak hanya mempunyai perbedaan bunyi atau bentuk kata, tetapi juga menyimpan konsep sosial dan budaya yang tidak selalu dapat dipindahkan secara utuh ke dalam satu kata bahasa Indonesia. Dalam kajian kekerabatan bahasa Karo, Nias, dan Simalungun, misalnya, ditemukan beragam bentuk leksikal untuk konsep dasar seperti air, anak, ayam, asap, dan sebagainya. Data tersebut menunjukkan bahwa bahasa daerah menyimpan cara masing-masing dalam menamai pengalaman manusia dan lingkungan.

Lebih menarik lagi yaitu leksikon yang berkaitan dengan kebudayaan. Dalam bahasa Batak, misalnya, istilah dalihan na tolu tidak cukup diterjemahkan hanya sebagai sistem kekerabatan. Istilah tersebut merujuk pada suatu kerangka hubungan sosial yang mencakup posisi dan relasi seperti hula-hula, dongan sabutuha, dan boru. Karena itu, ketika istilah dalihan na tolu diterjemahkan secara sederhana, sebagian makna sosial dan filosofisnya dapat hilang. Begitu pula istilah dalam tradisi Batak seperti mangulosi atau margondang membawa makna budaya yang lebih luas daripada sekadar ‘memberi kain’ atau ‘pesta dengan musik’. Istilah-istilah tersebut menjadi contoh bahwa sebuah kata dapat berfungsi sebagai pintu masuk menuju sistem pengetahuan yang lebih besar.

Bahasa Nias pun memberikan gambaran serupa. Istilah owasa, misalnya, berkaitan dengan pesta besar dalam kehidupan masyarakat Nias dan tidak sekadar berarti ‘pesta’. Dalam konteks tertentu, owasa berkaitan dengan status sosial, kemampuan ekonomi, penghormatan, dan hubungan kemasyarakatan. Jika istilah seperti ini hanya diterjemahkan ke dalam kata Indonesia yang paling dekat, informasi budaya yang melekat di dalamnya berisiko menyusut. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa suatu bahasa daerah memiliki kosakata yang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia baku, yang dimaksud tidak selalu berarti bahasa Indonesia sama sekali tidak dapat menjelaskan konsep tersebut. Persoalannya adalah belum tentu tersedia satu kata bahasa Indonesia yang mampu membawa seluruh makna, fungsi, dan konteks budaya yang dikandung istilah lokal itu.

Di sinilah muncul sebuah paradoks kebahasaan yang mendasar. Di satu sisi, ratusan bahasa daerah sedang menghadapi ancaman kemunduran akibat pergeseran bahasa dalam keluarga; di sisi lain, bahasa Indonesia terus membutuhkan pengembangan kosakata guna menjawab kebutuhan komunikasi publik yang makin kompleks di era modern. Jika bahasa daerah hanya dipandang sebagai warisan masa lalu yang sekadar disimpan di museum ingatan, terdapat risiko besar bahwa kekayaan kognitif dan konsep lokal yang terkandung di dalamnya akan hilang selamanya. Padahal, banyak bahasa daerah menyimpan leksikon yang lahir dari pengalaman mendalam masyarakat terhadap alam, pola mitigasi bencana, siklus pertanian, sistem kekerabatan, hingga kearifan ekologis yang belum tentu memiliki padanan kata tunggal yang setara dalam bahasa Indonesia standar.

Lompatan paling mutakhir hari ini membawa diskursus kebahasaan ke ranah yang jauh lebih revolusioner: konvergensi antara kearifan lokal, teknologi digital, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Era digital memberikan peluang emas yang belum pernah ada sebelumnya. Pada 2026, Badan Bahasa mulai mendorong penguatan kamus berbasis digital, penerbitan buku cerita terjemahan lintas bahasa, hingga pengembangan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing dan model bahasa besar atau Large Language Models (LLM) bernuansa nusantara. Pada titik inilah masa depan teknologi dapat menghadirkan asisten virtual atau sistem AI yang bukan sekadar memahami bahasa Indonesia formal, melainkan juga mampu menangkap kehangatan kultural, membaca nuansa filosofis, dan menggunakan leksikon lokal secara presisi.

Akan tetapi, LLM tidak otomatis memahami semua bahasa hanya karena mampu menghasilkan teks dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Model bahasa sangat bergantung pada data yang tersedia dalam proses pelatihan dan pengembangan. Bahasa yang memiliki banyak teks digital akan lebih mudah dikenali, sedangkan bahasa yang jarang muncul di internet berisiko menjadi bahasa yang tidak terlihat bagi teknologi. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) juga menyoroti bahwa sebagian besar sistem AI dan LLM masih dilatih terutama menggunakan bahasa yang memiliki representasi data besar, sementara banyak bahasa masyarakat adat dan bahasa yang kurang terwakili belum mendapatkan dukungan teknologi yang memadai.

Membangun AI yang memahami bahasa daerah Sumatera Utara bukan sekadar persoalan memasukkan daftar kosakata ke dalam sebuah sistem. Data yang dibutuhkan harus mencakup konteks. Kata dalihan na tolu, misalnya, sebaiknya tidak disimpan hanya sebagai pasangan dalihan na tolu = sistem kekerabatan. Sistem AI perlu mengetahui contoh penggunaannya, hubungan istilah dengan hula-hula, dongan sabutuha, dan boru, serta konteks adat ketika istilah itu digunakan. Demikian pula merdang merdem tidak cukup diberi terjemahan ‘perayaan Karo’. Data yang lebih kaya dapat mencatat kapan kegiatan berlangsung, tahapan kegiatan, istilah yang digunakan, serta nilai sosial dan ekologis yang menyertainya. Dengan cara demikian, AI tidak hanya belajar menerjemahkan kata, tetapi juga belajar mengenali dunia yang berada di balik kata tersebut.

Pertanyaan fundamental yang perlu diajukan hari ini bukan lagi sekadar “Bagaimana menyelamatkan bahasa daerah agar tidak punah?”, melainkan “Apa yang akan terjadi pada kecerdasan buatan dan masa depan bahasa Indonesia jika kita membiarkan jutaan data kognitif lokal mati begitu saja?”.

Melalui cara pandang ini, bahasa daerah diposisikan bukan sebagai pesaing bagi bahasa Indonesia, melainkan sebagai sumber daya strategis yang memperkaya perbendaharaan kata, memperluas cara manusia mengungkapkan gagasan, dan membawa kearifan lokal ke panggung global. Sebab, ketika sebuah kosakata lokal berhasil hidup, beradaptasi, dan diproses dalam sistem bahasa nasional maupun ekosistem digital, yang berpindah bukan sekadar susunan huruf atau fonem, melainkan jejak peradaban, filosofi, dan kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Masa depan bahasa Indonesia yang modern, adaptif, dan berdaulat secara digital sangat bergantung pada keberanian kita merangkul akar lokal sebagai masa depan bangsa.

Lebih dari sekadar instrumen komunikasi, bahasa daerah merupakan sebuah arsitektur kognitif yang merekam cara manusia Nusantara merajut harmoni dengan semesta. Ketika sebuah masyarakat pesisir di timur Indonesia memiliki puluhan kosakata berbeda untuk mendefinisikan jenis arus laut, atau ketika masyarakat agraris di pedalaman Jawa merekam siklus musim lewat leksikon penanggalan tradisional, mereka sedang mewariskan bentuk kearifan ekologis yang melampaui batas-batas sains modern. Jika kosakata tersebut dibiarkan punah, umat manusia bukan hanya kehilangan kata-kata, melainkan juga kehilangan memori kolektif tentang bagaimana cara hidup berdampingan secara lestari dengan bumi. Dengan memanfaatkan teknologi untuk menerjemahkan, memetakan, dan menghidupkan kembali miliaran data kultural lokal, AI sedang diposisikan bukan sekadar sebagai bahasa pergaulan, melainkan juga sebagai salah satu mercusuar linguistik paling canggih di masa depan.

Daftar Pustaka

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Kebijakan Pengembangan Kosakata dan Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). Laporan Vitalitas Bahasa dan Pemetaan Bahasa di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Budiwiyanto, A. (2009). Penyerapan Kosakata Bahasa Daerah ke dalam Bahasa Indonesia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Mabasan, 3(1), 1-14.

Ramadhani, N. N. (2018). Penyerapan kosakata bahasa daerah dalam KBBI V. BAPALA, 5(2).

Rianto, K. D. (2021). Analisis penggunaan kosakata pada akun Instagram resmi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jurnal Skripta, 7(2).

Sagita, E. M., Penangsang, P. A. A., Hayati, R. A., & Saputro, P. W. (2026). Peran bahasa daerah dalam pembentukan identitas budaya Indonesia: Perspektif sosiolinguistik. Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 11(3), 1094-1102.

Sianturi, S., Sembiring, E. M. B., & Girsang, M. (2020). Ekoleksikon kedanauan pada guyub tutur bahasa Batak Toba. LINGUISTIK: Jurnal Bahasa dan Sastra, 5(2), 372-379.

Tim Balai Bahasa Provinsi Maluku. (2022). Bahasa Daerah Sebagai Pendukung Bahasa Indonesia. Kabar Timur / Laman Resmi Balai Bahasa.

UNESCO. (n.d.). Coalition for linguistic diversity in artificial intelligence. Global AI Ethics and Governance Observatory. [diakses pada 26 Agustus 2026] https://www.unesco.org/ethics-ai/en/coalition-linguistic-diversity-artificial-intelligence.

Menenun Masa Depan Nusantara: Ketika Bahasa Daerah Menjadi Sumber Daya Kecerdasan Buatan Bahasa Indonesia Read More »

Rapat Balai Bahasa Sumatera Utara dan Universitas Negeri Medan membahas rencana pinjam pakai tanah

Balai Bahasa dan Universitas Negeri Medan Mantapkan Rencana Pinjam Pakai Tanah dan Gedung

Medan, 20 Agustus 2026 — Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara bersama Universitas Negeri Medan (Unimed) melaksanakan rapat pemantapan rencana pinjam pakai sebagian tanah milik Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Peratun. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Dr. Asrif, M.Hum., dan Rektor Universitas Negeri Medan, beserta tim pengelola Barang Milik Negara (BMN) dari kedua lembaga.
Pertemuan tersebut membahas rencana pemanfaatan sebagian tanah milik Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara sebagai akses keluar dan masuk bagi Universitas Negeri Medan melalui Jalan Peratun. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan rencana pemanfaatan aset negara tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi kedua lembaga.

Rapat Balai Bahasa Sumatera Utara dan Universitas Negeri Medan membahas rencana pinjam pakai tanah


Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Dr. Asrif, menyampaikan pentingnya membangun kerja sama yang saling memberikan manfaat. Menurutnya, pemanfaatan aset dan fasilitas antarlembaga dapat menjadi bagian dari penguatan kolaborasi kelembagaan, khususnya antara Balai Bahasa Sumatera Utara dan perguruan tinggi.
“Yang kita bangun bukan hanya pemanfaatan akses, tetapi juga hubungan kelembagaan yang lebih kuat. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan dapat dikembangkan dalam berbagai bidang,” ujar Asrif.
Sejalan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Negeri Medan menyampaikan harapan agar rencana pinjam pakai tanah tersebut menjadi bagian dari kerja sama yang saling menguntungkan. Kedua lembaga juga diharapkan dapat saling mendukung dan memanfaatkan sarana serta prasarana yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.


Rapat juga membahas aspek teknis dan administratif yang perlu dipersiapkan, terutama berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara. Tim BMN dari kedua lembaga akan melakukan penyesuaian dan penyiapan dokumen yang diperlukan agar proses pinjam pakai dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi.
Rencana pemanfaatan sebagian tanah Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara sebagai akses keluar dan masuk Universitas Negeri Medan melalui Jalan Peratun diharapkan tidak hanya memberikan solusi terhadap kebutuhan akses, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan sinergi antara kedua institusi.

Tim BMN Balai Bahasa Sumatera Utara dan Unimed


Ke depan, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Negeri Medan berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi, termasuk dalam pemanfaatan sarana dan prasarana secara bersama, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing lembaga.
Pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui koordinasi antartim, khususnya tim BMN, guna memantapkan aspek administrasi, teknis, dan legalitas rencana pinjam pakai tanah tersebut.

Rapat pemantapan rencana pinjam pakai tanah di Jalan Peratun
Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara dalam rapat bersama Unimed

#PendidikanBermutuUntukSemua

#BalaiBahasaSumateraUtara

#BadanBahasa

#Kemendikdasmen

Balai Bahasa dan Universitas Negeri Medan Mantapkan Rencana Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Read More »

Kegiatan Wicara Publik BB Sumut dan BBPPMPV BBL

Menguatkan Kompetensi Komunikasi melalui Wicara Publik

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BB Sumut) turut berkontribusi dalam Kegiatan Pengembangan SDM: Wicara Publik/Public Speaking yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik (BBPPMPV BBL) pada 5–6 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 35 pegawai BBPPMPV BBL dan bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam menyampaikan pesan secara efektif di depan publik, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dalam lingkungan kerja.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sekaligus Pelaksana Tugas Kepala BBPPMPV BBL, Suparto, S.Ag., M.Ed., Ph.D.
Mewakili BB Sumut, Windy Niskya Rahmi Harefa (Dubas Sumut 2023) hadir sebagai salah satu narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman mengenai keterampilan berbicara di depan publik, penggunaan bahasa yang santun sesuai dengan kaidah kebahasaan, serta teknik membangun komunikasi yang efektif dalam berbagai situasi formal dan profesional.

Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Tata Usaha BBPPMPV BBL, Dr. Siti Ahom, M.Pd., pada Kamis, 6 Agustus 2026. Keterlibatan BB Sumut menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam penguatan kompetensi kebahasaan dan komunikasi di lingkungan kerja. Dengan kemampuan komunikasi yang makin baik, penyampaian informasi di lingkungan kerja diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, komunikatif, profesional, dan berintegritas.

Menguatkan Kompetensi Komunikasi melalui Wicara Publik Read More »

Seminar Tradisi Lisan LISAN XIII di Taman Ismail Marzuki

Kepala BB Sumut Angkat Kearifan Tradisi Lisan Wakatobi pada LISAN XIII

Kepala BB Sumut Angkat Kearifan Tradisi Lisan Wakatobi pada LISAN XIII

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BB Sumut), Dr. Asrif, M.Hum., berpartisipasi sebagai pemakalah dalam Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan ke-13 (LISAN XIII) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 4—8 Agustus 2026. LISAN XIII mengangkat tema “Peranan Tradisi Lisan sebagai Warisan Budaya Takbenda dalam Merawat Kemanusiaan, Alam, dan Kehidupan dari Masa Lalu ke Masa Depan”. Kegiatan ini mempertemukan para ahli, akademisi, peneliti, pemerhati, dan pegiat tradisi lisan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi pengetahuan serta mendiskusikan keberlanjutan tradisi lisan sebagai bagian penting dari warisan budaya takbenda.

Dalam forum ilmiah tersebut, Asrif menyajikan makalah berjudul “Merawat Laut, Merawat Kehidupan: Pelajaran Konservasi dari Tradisi Lisan Etnik Wakatobi”. Makalah tersebut mengangkat praktik-praktik masyarakat etnik Wakatobi dalam menjaga laut dan sumber daya alam sebagai bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi melalui tradisi lisan.

Melalui kajian tersebut, Asrif menunjukkan bahwa tradisi lisan tidak sekadar berfungsi sebagai media pewarisan cerita, nilai, dan identitas budaya, tetapi juga mengandung pengetahuan ekologis yang relevan dengan tantangan kehidupan masa kini. Kearifan masyarakat dalam mengelola laut memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara tradisi, manusia, alam, dan keberlanjutan kehidupan.

“Merawat laut pada hakikatnya adalah merawat kehidupan. Tradisi lisan menyimpan pengetahuan dan nilai yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam serta menjaga sumber daya bagi generasi berikutnya,” demikian gagasan utama yang dikemukakan dalam paparan Asrif.

Keikutsertaan Asrif dalam LISAN XIII juga memperkuat peran BB Sumut dalam memperluas jejaring akademik dan kebudayaan. Selain itu, partisipasi ini  mendorong pemanfaatan bahasa dan tradisi lisan sebagai sumber pengetahuan, pendidikan, serta penguatan karakter masyarakat.

Seminar internasional tersebut diikuti oleh pemakalah dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara. Para peserta berbagi hasil penelitian, pengalaman, dan praktik baik mengenai tradisi lisan dalam berbagai perspektif, seperti kebudayaan, pendidikan, lingkungan, identitas, dan kehidupan sosial.

Selain seminar, LISAN XIII dirangkaikan dengan Festival Tradisi Lisan yang menghadirkan beragam pertunjukan tradisi lisan dari dalam dan luar negeri, seperti Singapura, India, Papua, Betawi, Silat Minang. Kehadiran pertunjukan tersebut memperlihatkan bahwa tradisi lisan bukan hanya warisan masa lalu, melainkan juga ekspresi budaya yang terus hidup, berkembang, dan dapat menjembatani masyarakat lintas wilayah dan negara.

Kegiatan LISAN XIII dibuka oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon. Pembukaan tersebut menandai pentingnya penguatan ekosistem kebudayaan Indonesia, termasuk upaya pelindungan dan pengembangan tradisi lisan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan kerja sama antara Asosiasi Tradisi Lisan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga kebahasaan dan komunitas kebudayaan dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa serta tradisi lisan Indonesia.

Partisipasi Kepala BB Sumut dalam LISAN XIII sekaligus menunjukkan bahwa isu bahasa dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang erat. Bahasa menjadi wahana utama pewarisan tradisi lisan, sementara tradisi lisan menyimpan nilai, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat yang penting untuk terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Dari Wakatobi, pesan yang dibawa Asrif dalam forum internasional tersebut menjadi relevan bagi Indonesia yang memiliki kekayaan tradisi lisan dan ekosistem alam yang sangat beragam: ketika tradisi dirawat, pengetahuan diwariskan; ketika pengetahuan diwariskan, alam dan kehidupan memiliki peluang lebih besar untuk terus lestari.

Kepala BB Sumut Angkat Kearifan Tradisi Lisan Wakatobi pada LISAN XIII Read More »

Pengukuhan Tim Pengawasan Bahasa Indonesia di Ruang Publik di Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan Kukuhkan Tim Pengawasan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Siaran Pers

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 693/sipers/A6/VIII/2026

Sulawesi Selatan Kukuhkan Tim Pengawasan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Agustus 2026 – Bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hal itu diwujudkan melalui pengukuhan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kamis (6/8). Tim ini beranggotakan unsur pemerintah daerah, akademisi, serta Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi dan membina penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik.

Pengukuhan tim tersebut menjadi bagian dari kerja sama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang sama, Badan Bahasa menandatangani empat nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dan Kabupaten Jeneponto yang mencakup pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi masyarakat, pengutamaan Bahasa Indonesia, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pengukuhan Tim Pengawasan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Sulawesi Selatan

Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan beranggotakan 30 orang dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, serta Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan tim tersebut diharapkan membuat penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik lebih tertib sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, mengatakan Bahasa Indonesia semakin dikenal dan dipelajari masyarakat dunia. Saat ini, Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO dan sebanyak 62 negara telah menyelenggarakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai bagian dari diplomasi bahasa Indonesia di tingkat internasional.

“Bahasa Indonesia telah banyak diminati oleh masyarakat dunia untuk dipelajari. Saat ini, sudah ada 62 negara yang memiliki program BIPA. Namun, mirisnya, di rumah kita sendiri penggunaan Bahasa Indonesia mulai ditinggalkan dan masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa asing di berbagai ruang publik. Karena itu, melalui pengukuhan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan ini, kami berharap pemerintah daerah dapat semakin memegang teguh pengutamaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara,” ujar Hafidz.

Pengukuhan Tim Pengawasan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Sulawesi Selatan

Hafidz juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga bahasa daerah melalui pembelajaran muatan lokal. “Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki kebijakan pelestarian bahasa daerah melalui muatan lokal. Komitmen Bapak Gubernur dalam menjaga bahasa daerah merupakan praktik baik yang patut menjadi contoh bagi provinsi lain. Pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah adalah dua hal yang saling menguatkan dalam membangun identitas bangsa,” katanya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan Bahasa Indonesia merupakan warisan bangsa yang telah menyatukan keberagaman Indonesia sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda. Karena itu, penggunaan Bahasa Indonesia perlu terus dijaga agar tetap sesuai dengan kaidah dan fungsinya sebagai bahasa negara. “Selamat kepada Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik yang hari ini telah dikukuhkan. Selamat mengemban amanah untuk memastikan Bahasa Indonesia tetap menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Ia menambahkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia memerlukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan, terutama dalam forum resmi, rapat pemerintahan, dokumen, maupun berbagai bentuk layanan publik agar tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berkomitmen mendukung pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya yang diwariskan kepada generasi muda.

Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, turut menyampaikan dukungan terhadap kerja sama tersebut. Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas bantuan buku bacaan bermutu kepada anak-anak SD dan SMP di Barru. Menurutnya, buku tersebut bermanfaat karena mengandung cerita yang penuh nasihat dan nilai-nilai karakter. “Terima kasih Pak Menteri atas bantuan buku-buku bacaan yang sangat bermanfaat. Kami siap mendukung program Kemendikdasmen wujudkan pendidikan bermutu untuk semua, termasuk pembentukan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Kabupaten Barru,” ungkap Ina.

Kerja sama ini membawa agenda kebahasaan lebih dekat ke masyarakat. Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik diharapkan semakin tertib, sementara bahasa daerah tetap mendapat ruang untuk hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua

#KemendikdasmenRamah

Sulawesi Selatan Kukuhkan Tim Pengawasan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Read More »

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BB Sumut) memperkuat sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitasi bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di wilayah Sumatera Utara. Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan antara BB Sumut yang dipimpin oleh Dr. Asrif, M.Hum. (Kepala BB Sumut) dan Disnaker Provsu yang dipimpin Dr. Illyan Chandra Simbolon, S.S.T.P., M.Si. (Kepala Disnaker Provsu). Pertemuan dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala Disnaker Provsu. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Akselerasi Kolaborasi dan Sinergi Implementasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (AKSI BIPA) di Sumatera Utara. Melalui program tersebut, BB Sumut mendorong perluasan pemanfaatan dan pembelajaran bahasa Indonesia, termasuk bagi warga negara asing yang bekerja dan beraktivitas di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kepala Disnaker Provsu menyatakan dukungan terhadap program internasionalisasi bahasa Indonesia. Dukungan tersebut sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Sementara itu, Asrif menyampaikan bahwa keberadaan TKA di Sumatera Utara merupakan salah satu peluang strategis untuk memperluas ekosistem bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Menurutnya, internasionalisasi bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, tetapi juga harus diperkuat melalui fasilitasi bahasa Indonesia bagi warga negara asing yang berada dan bekerja di Indonesia. “Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan bagian penting dalam ekosistem internasionalisasi bahasa Indonesia. Makin banyak warga negara asing yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan dan lingkungan kerjanya, makin kuat pula posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipelajari, digunakan, dan dibutuhkan secara internasional,” ujar Asrif. Pembahasan dalam pertemuan tersebut juga berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Implementasi kedua regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang penting dalam penguatan fasilitasi bahasa Indonesia bagi TKA. Sebagai tindak lanjut, BB Sumut bersama Disnaker Provsu akan melaksanakan Sosialisasi Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi TKA di lingkungan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Kota Medan dalam waktu dekat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengelola SPK mengenai pentingnya fasilitasi dan penguatan kompetensi bahasa Indonesia bagi TKA. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mendorong terciptanya lingkungan kerja dan pendidikan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Dukungan Disnaker Provsu terhadap implementasi AKSI BIPA menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan program BIPA. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berkembang menjadi kerja sama berkelanjutan dalam fasilitasi bahasa Indonesia bagi TKA di Sumatera Utara. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, BB Sumut terus mendorong agar bahasa Indonesia makin hadir dalam berbagai ranah internasional, termasuk ruang kerja, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, internasionalisasi bahasa Indonesia dapat tumbuh tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri melalui keberadaan dan interaksi warga negara asing di Indonesia.

Perkuat Internasionalisasi Bahasa Indonesia, Balai Bahasa dan Disnaker Bersinergi Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi TKA

Medan, 3 Agustus 2026 — Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara memperkuat sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya melalui penyediaan fasilitasi bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di wilayah Sumatera Utara.

Pertemuan Balai Bahasa Sumatera Utara dan Disnaker membahas fasilitasi bahasa Indonesia bagi TKA

Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Kepala Balai Bahasa, Asrif, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dr. Illyan Chandra Simbolon, S.STP., M.Si. Pertemuan dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya implementasi AKSI BIPA (Akselerasi Internasionalisasi Bahasa Indonesia melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di Sumatera Utara. Melalui AKSI BIPA, Balai Bahasa mendorong perluasan pemanfaatan dan pembelajaran bahasa Indonesia, termasuk bagi warga negara asing yang bekerja dan beraktivitas di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dukungan terhadap upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Dukungan tersebut sekaligus menjadi penguatan kolaborasi antarlembaga dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Asrif, menyampaikan bahwa keberadaan TKA di Sumatera Utara merupakan salah satu peluang strategis untuk memperluas ekosistem bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Menurutnya, internasionalisasi bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, tetapi juga perlu diperkuat melalui fasilitasi bahasa Indonesia bagi warga negara asing yang berada dan bekerja di Indonesia.
“Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan bagian penting dalam ekosistem internasionalisasi bahasa Indonesia. Semakin banyak warga negara asing yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan dan lingkungan kerjanya, semakin kuat pula posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipelajari, digunakan, dan dibutuhkan secara internasional,” ujar Asrif.
Pembahasan juga berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Implementasi regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam penguatan fasilitasi bahasa Indonesia bagi TKA.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, dalam waktu dekat Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan sosialisasi Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi TKA di lingkungan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang berada di Kota Medan.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengelola SPK mengenai pentingnya fasilitasi dan penguatan kompetensi bahasa Indonesia bagi TKA, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja dan pendidikan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia.
Dukungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara terhadap implementasi AKSI BIPA menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berkembang menjadi kerja sama berkelanjutan dalam fasilitasi bahasa Indonesia bagi TKA di Sumatera Utara.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara terus mendorong agar bahasa Indonesia semakin hadir dalam berbagai ruang internasional, termasuk ruang kerja, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, internasionalisasi bahasa Indonesia dapat tumbuh tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri melalui keberadaan dan interaksi warga negara asing di Indonesia.

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua

#KemendikdasmenRamah

Perkuat Internasionalisasi Bahasa Indonesia, Balai Bahasa dan Disnaker Bersinergi Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi TKA Read More »

Asrif Apresiasi Pengiriman 5,5 Juta Buku Bacaan Bermutu, Perkuat Budaya Literasi Anak Indonesia

Asrif Apresiasi Pengiriman 5,5 Juta Buku Bacaan Bermutu, Perkuat Budaya Literasi Anak Indonesia

Medan, 4 Agustus 2026

Medan, 3 Agustus 2026 — Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Asrif, mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memperluas akses peserta didik terhadap buku bacaan bermutu melalui pengiriman lebih dari 5,5 juta eksemplar buku ke berbagai daerah di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Asrif menyusul pelepasan 5.538.300 eksemplar buku bacaan bermutu untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang dilaksanakan di Pura Group, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026). Pengiriman tersebut secara resmi dilepas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bersama para mitra yang mendukung penguatan budaya literasi nasional. Buku-buku tersebut akan didistribusikan kepada 18.444 SD dan 6.165 SMP, yang tersebar di 510 kabupaten/kota pada 38 provinsi. Sasaran distribusi diprioritaskan kepada satuan pendidikan yang kemampuan literasinya masih berada di bawah kompetensi minimum berdasarkan hasil Asesmen Nasional.


Pelepasan pengiriman buku pada Jumat (31/7) di Kudus menjadi bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk memperluas akses terhadap bahan bacaan berkualitas. Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pengiriman tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat literasi dan numerasi melalui penyediaan buku bacaan dan buku ajar bermutu. Kemendikdasmen menargetkan distribusi buku tersebut dapat dituntaskan pada akhir Agustus 2026.


Dalam kegiatan tersebut, Kemendikdasmen juga menegaskan pentingnya partisipasi semesta. Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pura Barutama dan PT Mars Akbar Mandiri disebut sebagai mitra yang turut mendukung pelaksanaan program tersebut.
Direktur Utama PT Pura Barutama, Bambang Handoko, menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Literasi Nasional 2026 sebagai bagian dari upaya bersama membuka wawasan generasi penerus bangsa melalui budaya membaca.


Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menjelaskan bahwa distribusi buku tahun 2026 menjangkau 510 kabupaten/kota di 38 provinsi dengan memprioritaskan satuan pendidikan yang kemampuan literasinya masih di bawah kompetensi minimum berdasarkan hasil AN. Setiap paket buku yang dikirimkan juga dilengkapi pedoman pemanfaatan agar dapat digunakan secara optimal oleh kepala sekolah, guru, dan murid.


Program pengiriman buku bacaan bermutu tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya berkelanjutan Kemendikdasmen memperkuat budaya literasi nasional. Hingga 2026, Kemendikdasmen telah mendistribusikan lebih dari 42 juta eksemplar buku bacaan bermutu kepada anak-anak Indonesia.


“Penyediaan buku bacaan bermutu merupakan investasi penting untuk membangun generasi yang gemar membaca, memiliki wawasan luas, dan mampu berpikir kritis. Anak-anak membutuhkan ruang belajar yang lebih luas daripada sekadar ruang kelas, dan buku dapat membuka ruang tersebut,” ujar Asrif. Asrif menambahkan, kebiasaan membaca perlu dibangun secara konsisten sejak usia dini. Menurutnya, waktu pembelajaran di sekolah memiliki keterbatasan sehingga tidak semua pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dapat diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar di ruang kelas.


Di Sumatera Utara, Balai Bahasa terus mendorong penguatan budaya literasi melalui berbagai program kebahasaan dan kesastraan, termasuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bacaan, penguatan komunitas literasi, serta kegiatan yang mendorong peserta didik untuk membaca dan berkarya.
“Ketika anak memiliki akses terhadap buku yang bermutu, lingkungan yang mendukung, dan kesempatan untuk membaca secara rutin, kita sesungguhnya sedang menyiapkan fondasi bagi lahirnya generasi yang cerdas, kritis, kreatif, berkarakter, dan berwawasan luas,” pungkas Asrif.

#BalaiBahasaSumutTerusBergerak
#Literasi
#BadanBahasa
#Kemendikdasmen

Asrif Apresiasi Pengiriman 5,5 Juta Buku Bacaan Bermutu, Perkuat Budaya Literasi Anak Indonesia Read More »