Laporan SKM Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara
Laporan SKM Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Read More »
Penandatanganan PKS dengan Pemda dan Perguruan Tinggi di Bangka Belitung, Perkuat Martabat Bahasa Persatuan
Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 284/sipers/A6/IV/2026
Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kep. Bangka Belitung, 16 April 2026 –– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) melakukan pemberdayaan bagi seluruh ekosistem pendidikan. Khusus pada bidang kebahasaan dan kesastraan daerah, Badan Bahasa berupaya meningkatkan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Kerja sama ini ditandai dengan prosesi penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Bahasa dengan sejumlah mitra strategis. Adapun mitra strategis yang terlibat dalam kerja sama ini meliputi Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung
Penandatanganan PKS dengan Pemda dan Perguruan Tinggi di Bangka Belitung, Perkuat Martabat Bahasa Persatuan
Dalam lingkup kerja sama dengan pemerintah daerah, fokus diarahkan pada pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini mencakup agenda penyuluhan bahasa Indonesia, pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), serta pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.
Langkah ini dibarengi dengan upaya pembinaan, pengembangan, serta pelindungan bahasa dan sastra daerah, juga dorongan bagi masing-masing spemerintah daerah untuk menyusun peraturan paerah (Perda). Regulasi ini nantinya akan menjadi payung hukum dalam mengatur Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Daerah.
Di sisi lain, kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti IAIN SAS Bangka Belitung difokuskan pada pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. peningkatan kecakapan literasi, pemartabatan bahasa Indonesia, serta penginternasionalan bahasa Indonesia. Selain itu, pelestarian bahasa dan sastra daerah menjadi agenda yang tidak kalah penting guna menjaga kekayaan budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi mampu melindungi kelestarian bahasa dan sastra daerah. “Melalui penandatanganan kerja sama ini, harapannya sinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi tidak hanya memartabatkan bahasa Indonesia, tetapi menjadi pelindung utama kelestarian bahasa dan sastra daerah di masa yang akan datang,” tandasnya
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bangka Barat, Markus; Rektor IAIN SAS Bangka Belitung, Irawan; Bunda Literasi Kabupaten Bangka Barat, para guru dan tenaga kependidikan, komunitas literasi, komunitas sastra, serta perwakilan pemerintah daerah yang siap mengawal implementasi kerja sama ini ke depan.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Jejaring Lintas K/L Perkuat Implementasi Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan
Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 242/sipers/A6/IV/2026
Jakarta, 2 April 2026 – Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan harus menjadi wahana sinergi dan jejaring kerja lintas kementerian dan lembaga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, meyakini bahwa pendidikan adalah kerja bersama yang memerlukan partisipasi semesta dari pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, media, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi perempuan, dan komunitas.
“Kegiatan bulan pemberdayaan ini harus menjadi sarana membangun jejaring kerja yang lebih kuat antara Kemendikdasmen, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Perpustakaan Nasional, serta para mitra strategis lainnya,” ujar Menteri Mu`ti, Rabu (1/4). “Sinergi tersebut penting agar isu pendidikan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, literasi, karakter, dan pembangunan manusia bergerak dalam satu arah kebijakan yang saling menyambung dan saling menguatkan,” imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Kemendikdasmen berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui sektor pendidikan. Kolaborasi dan sinergi menjadi arah kebijakan Presiden kepada para Menteri dalam pelaksanaan tugasnya.
“Tidak ada kementerian maupun lembaga yang bisa suskes dan jalan sendiri. Semuanya harus berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama,” ujarnya Pratikno mengutip arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Pratikno menyampaikan , “Pendidikan perempuan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas keluarga, ketahanan sosial, dan pembangunan ekonomi. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan. Ini adalah sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) yang luar biasa. Terima kasih atas kolaborasi bersama ini dan mari kita kerjakan ini secara serius,” pungkasnya.
Jejaring Lintas K/L Perkuat Implementasi Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Arifah menilai, pencanangan ini adalah titik kolaborasi dan gerakan bersama yang terukur dan terarah dalam mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif dan berkeadilan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendidikan dan perlindungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. “Lingkungan pendidikan yang berkualitas harus menjadi lingkungan yang aman bagi anak. Prinsipnya jelas tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal dan tidak aman di lingkungan sekolah,” terangnya.
Keberhasilan pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Melainkan perlu kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. “Kami di Kemen-PPA berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong implementasi pengarusutamaan gender hingga ke tingkat daerah serta memastikan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam pembangunan nasional,” katanya.
“Saya harap pencanangan ini menjadi awal dari gerakan besar yang bekelanjutan dan tidak berhenti di seremoni tapi diwujudkan dalam aksi nyata kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Sebab, tidak ada pembangunan yang berkualitas tanpa kesetaraan gender,” tegas Menteri Arifah.
Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan sebagai gerakan kolaboratif sepanjang April 2026 yang memadukan dialog kebijakan, kampanye edukatif, penguatan literasi, diseminasi praktik baik, aktivasi edukatif, bedah buku, serta kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Hafidz Muksin, mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana membangun jejaring kerja lintas kementerian dan lembaga. “Kemendikdasmen bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, media, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi perempuan didorong untuk bergerak dalam satu arah kebijakan yang saling terhubung dan saling menguatkan,” ucapnya.
Adapun rangkaian kegiatan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan akan diisi dengan berbagai program, antara lain lomba menulis cerpen “Bahasa Berdaya”, lomba video kreatif mendongeng bagi guru, penyusunan antologi cerpen berbahasa daerah, sayembara Cerita Anak Indonesia tentang Ibu Kartini, serta siniar Hari Kartini.
“Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan tumbuh ruang-ruang edukatif yang mendukung anak perempuan untuk belajar, berprestasi, dan memimpin, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik dalam memaknai Hari Kartini secara substantif,” ujar Hafidz.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Jejaring Lintas K/L Perkuat Implementasi Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Read More »
Kemendikdasmen Canangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan
Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 239/sipers/A6/IV/2026
Jakarta, 1 April 2026 — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencanangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan pada Rabu (1/4) di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Jakarta. Kemendikdasmen menempatkan pencanangan ini sebagai respons atas berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan, seperti keterbatasan akses pendidikan, belum meratanya dukungan untuk bercita-cita tinggi, stereotip gender, hingga ancaman kekerasan di ruang fisik maupun digital.
Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai sarana utama pemberdayaan perempuan melalui penguatan karakter, literasi, dan kesetaraan gender agar perempuan dapat berpartisipasi secara penuh di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahasa.
Kemendikdasmen Canangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pendidikan merupakan bagian penting dari visi besar pendidikan nasional. Menurutnya, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan sejalan dengan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua.
“Komitmen ini harus sungguh-sungguh menjangkau anak perempuan di desa, di kota, di pesisir, di pegunungan, di wilayah terdepan, serta di keluarga yang menghadapi berbagai keterbatasan. Pendidikan tidak boleh diskriminatif, tidak boleh membatasi cita-cita anak perempuan, dan tidak boleh membiarkan stereotip ataupun rasa takut menghambat potensi mereka,” tutur Menteri Mu’ti.
“Kita ingin lahir perempuan Indonesia yang cerdas, sehat, tangguh, berkarakter, mandiri, rendah hati, dan mampu menjadi penggerak kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan perlu ditopang oleh literasi yang utuh—baca-tulis, digital, hukum, dan literasi kritis—agar perempuan mampu mengambil keputusan, melindungi diri, dan menentukan arah hidupnya,” lanjutnya.
Tentang Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan
Kegiatan ini mengusung tema “Pemberdayaan Perempuan: Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin menjelaskan, tema tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa pendidikan merupakan jalan utama dalam membuka akses perempuan terhadap pengetahuan, membangun kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan hidup, serta memperluas kepemimpinan dan ruang pengambilan keputusan. “Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia diperkuat, partisipasi perempuan dalam pembangunan diperluas, serta keluarga dan masyarakat didorong menjadi lebih berpengetahuan, berdaya, dan berkeadaban,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hafidz menyampaikan bahwa bahasa dan sastra memiliki peran strategis sebagai medium pembentuk kesadaran, pengasah daya pikir kritis, serta ruang refleksi atas posisi dan kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial, pendidikan, budaya, dan kebangsaan. Oleh karenanya, pemberdayaan perempuan, penguatan literasi, serta penguatan nilai kebersamaan merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.
Adapun kegiatan ini yang bertepatan momentum Hari Kartini, dimaknai sebagai agenda pendidikan dan penguatan karakter bangsa yang berkelanjutan. Kemendikdasmen menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini perlu dihadirkan kembali melalui gerakan gemar belajar, penguatan literasi, kehidupan bermasyarakat, serta aksi nyata. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993—1995, Wardiman Djojonegoro menilai pendidikan adalah kunci utama pemberdayaan perempuan, perempuan sebagai subjek pembangunan, pelaku perubahan, dan kekuatan kemajuan bangsa.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Kemendikdasmen Canangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Read More »
Sepanjang 2025, KBBI Bertambah 3.259 Entri Baru
Siaran PersKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 14/sipers/A6/I/2026
Jakarta, 7 Januari 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) telah memutakhirkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada bulan Oktober 2025. Dalam pemutakhiran kali ini, KBBI menambahkan 3.259 entri baru sehingga jumlah keseluruhan entri mencapai 210.595. Daftar entri baru tersebut dapat diakses secara terbuka melalui https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/Beranda/Pemutakhiran.
Pemutakhiran KBBI dilakukan secara berkala setiap enam bulan sebagai upaya responsif terhadap perkembangan kosa kata dan istilah yang tubuh di tengah masyarakat. Dengan pembaruan dua kali setahun, KBBI diharapkan tetap menjadi rujukan kebahasaan yang relevan, akurat, dan mengikuti dinamika penggunaan bahasa Indonesia yang terus bergerak.
KBBI adalah Kamus Historis
Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak hanya berfungsi sebagai kamus preskriptif yang memuat aturan kebahasaan semata. KBBI juga bersifat deskriptif, yakni mencatat kosakata sebagaimana digunakan oleh masyarakat, baik dalam bahasa formal maupun informal. Untuk melengkapi informasi tersebut, dalam entri KBBI terdapat label berupa singkatan yang menjelaskan ragam dan jenis kata tersebut. Misalnya, ragam cak yang berarti ’percakapan’ untuk menjelaskan bahwa kata tersebut hanya digunakan dalam ragam percakpan yang informal dan tidak digunakan sebagai kata baku. Label kas yang menunjukkan bahwa kata tersebut kata ’kasar’ yang hanya digunakan dalam umpatan atau makian. Selain itu, digunakan juga cara rujuk silang (cross reference) yang digunakan untuk merujuk pada bentuk yang baku. Pendekatan ini menegaskan bahwa KBBI tidak serta-merta membakukan semua kata yang dicatat, melainkan memberikan informasi kebahasaan secara utuh dan proporsional.
“KBBI adalah kamus besar yang ‘kebesarannya’ ditunjukkan oleh keluasan cakupan kosakata yang terhimpun dari aspek rentang waktu, bidang, dan ragam penggunaan,” ucapnya.
Dari Usulan Masyarakat hingga Masuk Kamus
Proses pemutakhiran KBBI dilakukan melalui mekanisme penyuntingan berjenjang dan terstandar. Usulan entri baru, baik dari tim internal maupun masyarakat, disunting oleh editor, ditelaah redaktur, dan disahkan oleh validator sebelum ditetapkan sebagai entri resmi. Penyuntingan berjenjang tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa entri yang masuk ke dalam KBBI sudah benar-benar melalui proses penyaringan dan penyuntingan yang terstandar. Rapat redaksi dilakukan secara berkala untuk membahas persoalan apa saja yang muncul dalam penyuntingan.
Partisipasi publik menjadi salah satu kekuatan utama dalam pengembangan KBBI. Hingga saat ini, KBBI Daring telah menerima 255.629 usulan dari masyarakat, degan 181.220 usulan atau sekitar 70,89 % di antaranya telah disunting. Setiap usulan yang diterima terlebih dahulu melalui proses penyuntingan oleh editor. Apabila masih diperlukan perbaikan, usulan dikembalikan kepada pengusul untuk disempurnakan. Usulan yang telah sesuai kemudian diteruskan kepada redaktur untuk dilakukan penelaahan. Setelah dinyatakan layak, usulan divalidasi dan ditetapkan sebagai bagian dari daftar entri yang akan dimutakhirkan pada periode berikutnya.
Usulan kata yang masuk mencerminkan kreativitas penutur bahasa Indonesia. Beberapa diantaranya merupakan variasi cakapan dari kata yang telah ada, yang dicatat dalam KBBI karena tingkat penggunaanya cukup luas.
Dalam praktik leksikografi modern, frekuensi kemunculan menjadi salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya penentu. Editor juga mempertimbangkan nilai rasa, potensi tafsir sosial-budaya, serta kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia sebelum menetapkan informasi penggunaan dalam entri KBBI.
Secara umum, sebuah kata dapat masuk ke dalam KBBI apabila memenuhi kriteria utama, yakni keunikan, eufonik (enak didengar), sesuai dengan kaidah bahasa Indonesi, tidak berkonotasi negatif, seta digunakan secara luas dan berulang oleh masyarakat. Banyak diantaranya berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing yang mengisi kekosongan makna dalam bahasa Indonesia. Proses ini mencerminkan partisipasi semesta dalam memperkaya khazanah kosakata bahasa Indonesia.
Sebagai karya rujukan, KBBI menggunakan berbagai konvensi penulisan unituk memudahkan pengguna, mulai dari penandaan lema, contoh penggunaan, pemenggalan kata, hingga label ragam dan bidang. Pemahaman terhadap konvensi tersebut akan meningkatkan keterampilan merujuk dan membantu pengguna memperolah informasi kebahasaan secara tepat dan komprehensif.
KBBI merupakan kamus utama bahasa Indonesia yang dikelola secara resmi dan terus diperbarui secara berkala. Dengan pendekatan preskriptif-deskriptif yang saling melengkapi, KBBI tidak hanya menetapkan standar bahasa, tetapi juga merekam bahasa Indonesia sebagai bahasa yang hidup, tumbuh, dan berkembang bersama penuturnya.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X:x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Sepanjang 2025, KBBI Bertambah 3.259 Entri Baru Read More »
Sinergisitas Kemendikdasmen dan BP3OKP Dorong Percepatan Pelindungan Bahasa Daerah Papua
Sinergisitas Kemendikdasmen dan BP3OKP Dorong Percepatan Pelindungan Bahasa Daerah Papua Siaran PersKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 915/sipers/A6/XII/2025
Sorong, 21 Desember 2025 – Tanah Papua merupakan wilayah dengan keberagaman bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Dari sekitar 718 bahasa daerah, sebanyak 428 berada di Papua dengan tingkat vitalitas yang beragam. Sebagiannya bahkan telah teridentifikasi terancam punah. Kondisi ini menegaskan bahwa urgensi pelindungan bahasa daerah sebagai bagian dari penjagaan identitas, pengetahuan lokal, dan jati diri masyarakat Papua, bersifat mutlak dan mendesak.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) serta pemerintah daerah. Sinergisitas antara pusat dan daerah ini diarahkan untuk mempercepat pelindungan bahasa dan sastra daerah secara terencana dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Pra-Rapat Koordinasi Teknis diselenggarakan pada 18–20 Desember 2025 di Sorong dengan melibatkan Koordinator BP3OKP, Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Bupati Sorong Selatan, jajaran pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya, tokoh adat dan keagamaan, akademisi, pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini membahas penyelarasan dan pengintegrasian pelindungan bahasa daerah ke dalam perencanaan program pembangunan daerah.
Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menekankan bahwa pelindungan bahasa daerah di Papua harus dilakukan melalui kerja bersama lintas sektor. “Badan Bahasa tidak bisa bekerja sendiri. Pelindungan bahasa daerah hanya dapat berhasil melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di Papua,” tegasnya. Ia menambahkan, kerja sama dengan BP3OKP menjadi bagian dari strategi penguatan pelindungan bahasa, salah satunya melalui penyusunan regulasi, kebijakan dan program pelindungan bahasa dan sastra di Papua. Kegiatan yang dapat diprogramkan antara lain penyusunan kamus bahasa daerah, dan penyusunan buku cerita anak dwibahasa (bahasa daerah Papua–bahasa Indonesia) agar anak-anak dapat menguasai bahasa Indonesia tanpa kehilangan identitas kebahasaannya sejak dini.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa pelindungan bahasa daerah merupakan kewajiban moral dan spiritual. “Bahasa daerah adalah bagian dari keberagaman budaya dan etnik Indonesia yang merupakan karunia Tuhan. Karena itu, bahasa daerah wajib dijaga dan dilestarikan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik kolaborasi ini dan siap bekerja sama melindungi bahasa daerah di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.
Koordinator BP3OKP wilayah Papua, Albert Yoku, menegaskan posisi strategis Papua dalam pelindungan bahasa daerah secara nasional. “Dari sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia, 428 berada di Tanah Papua. Ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah memberikan landasan kuat bagi pelindungan hak atas bahasa dan budaya orang asli Papua, namun perlu ditindaklanjuti melalui regulasi operasional, dukungan kebijakan daerah, ketersediaan guru bahasa daerah, serta penganggaran yang memadai. “Tidak mengenal bahasa daerah ibarat kehilangan arah dan jati diri,” tambahnya.
Wakil Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, mengingatkan bahwa bahasa merupakan identitas dan warisan yang harus dijaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi. “Bahasa adalah identitas dan alat komunikasi yang tidak boleh terkikis oleh teknologi. Manusia bisa berakhir dengan hidupnya, tetapi bahasa tidak pernah berakhir. Karena itu, kita semua bertanggung jawab menjaga dan melindungi bahasa daerah,” ujarnya.
Dalam paparannya, Sekretaris Badan Bahasa, Ganjar Harimansyah menambahkan, kondisi kebahasaan di Papua berada pada situasi yang sangat genting. “Hampir seluruh bahasa dan dialek di Papua terancam punah. Keberadaannya seperti gunung es yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya,” ujarnya. Ia mencontohkan bahasa Moi di Papua Barat Daya sebagai bahasa besar yang memerlukan perhatian serius serta menekankan pentingnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap bahasa daerah. Ganjar juga mendorong pendekatan kreatif melalui pemanfaatan bahasa daerah di ruang publik, produk kreatif, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk memantau percepatan pelindungan bahasa di Papua.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dora Amalia, menjelaskan bahwa pelindungan bahasa dan sastra daerah diarahkan pada strategi berkelanjutan. “Dokumentasi bahasa tidak berhenti pada pengumpulan data. Bahasa harus kembali diajarkan kepada pemiliknya agar tetap hidup dan digunakan di komunitas,” jelasnya. Menurutnya, bahasa perlu dihidupkan melalui praktik sehari-hari, seperti lagu daerah, cerita rakyat, doa, serta penggunaan di ranah keluarga, komunitas, dan ritual keagamaan.
Forum ini juga menyerap praktik baik dari daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Papua Barat Daya telah menerbitkan kamus bergambar bahasa Moi sebagai bahan ajar anak dan tengah mengembangkan kamus audio untuk mengakomodasi perbedaan dialek. Dari sektor pendidikan, disampaikan tantangan keterbatasan anggaran, sekaligus komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan muatan lokal bahasa Moi pada tahun ajaran mendatang.
Ke depan, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pelindungan bahasa di Tanah Papua. Saat ini, satu balai bahasa melayani enam provinsi dengan cakupan wilayah dan kompleksitas yang sangat besar. Oleh karena itu, mengemuka harapan agar setiap provinsi di Tanah Papua memiliki balai bahasa sendiri guna memperkuat pendampingan komunitas, mempercepat dokumentasi dan revitalisasi bahasa daerah, serta memastikan kebijakan berjalan lebih kontekstual dan berkelanjutan.
Menutup kegiatan, Kepala Badan Bahasa dan Koordinator BP3OKP menandatangani perjanjian kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal pelindungan bahasa dan sastra daerah. Melalui kolaborasi pusat dan daerah yang solid, Papua diharapkan menjadi contoh nasional dalam pelindungan bahasa daerah bukan hanya mencegah kepunahan, tetapi juga menghidupkan kembali bahasa sebagai bagian utuh dari kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Sinergisitas Kemendikdasmen dan BP3OKP Dorong Percepatan Pelindungan Bahasa Daerah Papua Read More »
Badan Bahasa dan Pemda NTB Perkuat Kolaborasi Empat Ranah Strategis Kebahasaan
Siaran PersKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 902/sipers/A6/XII/2025
Mataram, 18 Desember 2025 — Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-NTB yang dilaksanakan di Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat (16/12). Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memajukan kebahasaan dan kesastraan di daerah. Harapannya, ekosistem kebahasaan yang inklusif, berdaya saing, dan berakar kuat pada kearifan lokal dapat terwujud.
Kolaborasi tersebut mencakup empat ranah strategis, yakni peningkatan literasi, pemartabatan bahasa Indonesia, pelindungan bahasa daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia. Keempat ranah ini dirancang untuk saling menguatkan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia berbasis bahasa dan budaya.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga sekaligus mengembangkan bahasa sebagai identitas dan kekuatan bangsa. “Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga fondasi kebudayaan dan karakter bangsa. Melalui kolaborasi ini, kami berharap pemerintah daerah dapat menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan kebijakan kebahasaan secara berkelanjutan,” ujar Hafidz.
Dalam ranah peningkatan literasi, Badan Bahasa berperan menyediakan bahan bacaan bermutu yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan minat baca peserta didik di sekolah. Selain itu, Badan Bahasa melibatkan komunitas literasi dan akademisi dalam penyusunan bahan bacaan berbasis cerita rakyat bertema Sains, Teknologi, Teknik, Seni, dan Matematika (STEAM). Materi tersebut dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter melalui tokoh-tokoh lokal dari berbagai daerah di NTB.
Adapun ranah pemartabatan bahasa Indonesia difokuskan pada pembinaan penggunaan bahasa di sektor lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan swasta. Badan Bahasa mendorong penerapan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia pada baris pertama, pelestarian bahasa daerah pada baris kedua, dan penggunaan bahasa asing pada baris ketiga dalam penulisan informasi publik di kawasan wisata. “Pariwisata adalah etalase bangsa. Bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus berjalan berdampingan dengan bahasa daerah dan bahasa asing,” kata Hafidz.
Sementara itu, ranah pelindungan bahasa daerah diwujudkan melalui pelaksanaan Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD). Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan berperan aktif melalui penyusunan peraturan daerah tentang pelindungan bahasa daerah, peningkatan kompetensi guru bahasa daerah, serta penyelenggaraan kegiatan tahunan seperti Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di tingkat kabupaten dan provinsi.
Pada ranah pembinaan dan pemartabatan bahasa Indonesia, Badan Bahasa juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas. Pembentukan tim tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan kepala daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.
Ranah terakhir, penginternasionalan bahasa Indonesia, diarahkan pada pengenalan bahasa Indonesia kepada wisatawan mancanegara, para mahasiswa asing di NTB, khususnya melalui ruang-ruang publik di kawasan wisata NTB. “NTB memiliki potensi besar sebagai daerah tujuan wisata internasional. Melalui bahasa Indonesia yang hadir di ruang publik, kita memperkenalkan identitas bangsa kepada dunia,” tutup Hafidz.
Acara ini dihadiri oleh 11 pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Badan Bahasa dan Pemda NTB Perkuat Kolaborasi Empat Ranah Strategis Kebahasaan Read More »
Lewat Buku dan Dongeng, Kemendikdasmen Dampingi Pemulihan Trauma Anak-Anak Terdampak Banjir
Siaran PersKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 898/sipers/A6/XII/2025
Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, 17 Desember 2025 – Di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, penguatan literasi menjadi salah satu upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan proses belajar anak-anak terdampak. Melalui pendekatan literasi yang ramah anak, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan pendampingan psikososial bagi anak-anak korban banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak pada 13–16 Desember 2025 ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam situasi darurat pendidikan. Melalui program “Literasi Ceria, Dongeng Gembira”, Badan Bahasa menghadirkan aktivitas membaca bersama, mendongeng, permainan edukatif, serta penyaluran 5.200 eksemplar buku bacaan bermutu kepada anak-anak di pengungsian dan sekolah terdampak.
Pendekatan literasi dipilih karena mampu menciptakan suasana yang aman, menenangkan, dan menyenangkan bagi anak-anak yang mengalami tekanan psikologis pascabencana. Aktivitas membaca dan mendengarkan cerita membantu anak menenangkan emosi, mengalihkan ingatan dari pengalaman traumatis, serta kembali pada rutinitas belajar yang memberi rasa stabil dan terarah. Dalam konteks ini, buku tidak hanya berfungsi sebagai bahan bacaan, melainkan juga sebagai media pendampingan yang menumbuhkan harapan dan imajinasi positif.
“Anak-anak yang terdampak banjir memerlukan pendampingan agar tetap memiliki motivasi belajar dan rasa aman secara psikologis. Melalui buku dan aktivitas literasi, kami berupaya membantu mereka kembali beradaptasi dan pulih,” ujar Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, beberapa waktu lalu.
Tim Badan Bahasa Serentak Turun di Tiga Provinsi Salurkan Media Belajar
Di Sumatra Utara, Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin, bersama Kepala Balai Bahasa Sumatra Utara, Kepala Balai Bahasa Lampung, serta Duta Bahasa dan Komunitas Literasi melaksanakan pendampingan di tempat pengungsian di MTsN 1 Langkat, dan MAN 1 Langkat. Sasarannya adalah anak-anak SD dan PAUD di sekitar wilayah terdampak banjir di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kegiatan meliputi pembacaan buku, dongeng menggunakan media boneka, permainan literasi, serta penyerahan buku bacaan bermutu dan paket makanan ringan bagi anak-anak.
Sementara itu, di Sumatra Barat, Sekretaris Badan Bahasa, Ganjar Harimansyah, bersama Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat, Kepala Balai Bahasa Riau, dan Kepala Balai Bahasa Bengkulu, meninjau langsung pelaksanaan kegiatan di TK/TBM Delima dan SDN 17 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Duta Bahasa Provinsi Sumatra Barat. Ganjar mengungkapkan bahwa kehadiran pihaknya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga membawa semangat pemulihan dan penguatan literasi bagi anak-anak terdampak.
“Kami tidak datang sendiri melainkan bersama pegiat literasi dan Duta Bahasa, kami turut berliterasi dengan anak-anak yang terdampak. Melalui buku cerita yang kami bagikan, kami berharap kegemaran membaca, semangat mencari informasi, dan motivasi belajar anak-anak terus tumbuh dan tidak terputus,” ungkap Ganjar.
Sementara itu, di Aceh, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo, didampingi Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, menyambangi SDN 1 Meurah Dua dan SD Muhammadiyah Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan ini didukung oleh Duta Bahasa Provinsi Aceh dan TBM Lhee Club.
Literasi sebagai Wujud Dukungan Psikososial Anak Atasi Trauma
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan komunitas literasi, dan Duta Bahasa di masing-masing wilayah. Kolaborasi tersebut memperkuat peran literasi sebagai bagian dari dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak bencana, sekaligus menjaga keberlangsungan budaya membaca di tengah situasi krisis.
Dimas, murid SDN 17 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mengaku senang mendapatkan buku-buku bacaan yang menarik serta mengikuti kegiatan dongeng ceria. Ia berharap kondisi sekolahnya dapat segera pulih setelah mengalami kerusakan akibat banjir.
Melalui kegiatan ini, Badan Bahasa menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program literasi yang adaptif terhadap kondisi kebencanaan sebagai bagian dari upaya memastikan anak-anak tetap memperoleh hak atas pendidikan, pendampingan, serta penguatan karakter di tengah situasi darurat.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Robert Hendra Ginting, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemendikdasmen yang telah hadir dan memberikan penguatan serta pembagian buku bacaan yang menarik dan membahagiakan anak-anak di tempat pengungsian.
Kegiatan yang didukung oleh pegiat literasi dan duta bahasa, telah mengajak berliterasi bersama anak-anak yang terdampak, serta menitipkan ratusan buku untuk perpustakaan sekolah di wilayah terdampak banjir. Harapannya anak-anak pada masa pemulihan ini, dengan memberi peralatan sekolah dan buku cerita yang menarik akan menumbuhkan kegemaran membaca dan mendapatkan informasi serta semangat untuk belajar tidak putus.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Gandeng Universitas, Badan Bahasa Perkuat Pengutamaan Pengunaan Bahasa Indonesia di Riau
Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 453/sipers/A6/VIII/2025
Pekanbaru, 17 Agustus 2025—Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Bahasa Provinsi Riau menyelenggarakan Penandatanganan Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja Sama, dan Rencana Kerja Sama serta Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 dan Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik Kabupaten Siak di Universitas Negeri Riau.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dan perwakilan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak, Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Abdurrab, Universitas Lancang Kuning, Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Universitas Pahlawan, Politeknik Caltex Riau serta para peserta dari kalangan dosen maupun mahasiswa.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umi Kulsum menyampaikan acara penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu bagi semua, serta melestarikan kekayaan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan semangat “Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia,” Balai Bahasa Provinsi Riau optimistis dapat menghadapi tantangan kebahasaan dan kesastraan di era globalisasi ini. “Kami berharap melalui kerja sama ini, program-program Balai Bahasa dan Badan Bahasa terkait pelestarian bahasa daerah, pengutamaan bahasa Indonesia, penginternasionalan Bahasa Indonesia, serta literasi kebahasaan dan kesastraan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Umi Kulsum.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, memberikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak di Provinsi Riau. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia dan memperkenalkan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. “Kami akan melakukan sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hafidz Muksin menyampaikan kebanggaannya atas penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO. “Ini adalah pengakuan internasional yang luar biasa bagi bahasa kita, kita patut berbangga dan terus berupaya memajukan Bahasa Indonesia di kancah dunia,” tambahnya.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah mengenai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Hafidz Muksin mengajak seluruh pihak untuk menjadikan UKBI sebagai alat ukur kemahiran berbahasa Indonesia. “Saya mengimbau para rektor, pimpinan perguruan tinggi, dan pimpinan daerah untuk menjadikan UKBI sebagai standar pengukuran kemahiran berbahasa Indonesia. Sertifikat UKBI juga menjadi syarat wajib bagi calon penerima beasiswa unggulan Kemendikdasmen,” jelasnya.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Gandeng Universitas, Badan Bahasa Perkuat Pengutamaan Pengunaan Bahasa Indonesia di Riau Read More »
Kemendikdasmen, Kemenko PMK, dan Komisi Nasional Disabilitas RI Bersinergi Perkuat Literasi
Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 434/sipers/A6/VIII/2025
Kemendikdasmen, Kemenko PMK, dan Komisi Nasional Disabilitas RI Bersinergi Perkuat Literasi
Jakarta, 13 Agustus 2025— Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), pada Selasa (12/8), melaksanakan pertemuan membahas penguatan literasi, serta peningkatan aksesibilitas bahasa bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas. Acara yang berlangsung di Aula Sasadu, Gedung M. Tabrani, Rawamangun, Jakarta Timur itu, melibatkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Komisi Nasional Disabilitas RI.
Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menyampaikan empat program prioritas Badan Bahasa, yaitu kedaulatan bahasa Indonesia, peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan, pelestarian bahasa daerah, dan penginternasionalan bahasa Indonesia. Keempat program prioritas yang menjadi amanah Badan Bahasa, dikatakan Hafidz merupakan langkah strategis yang selaras dengan kebijakan Kemendikdasmen dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.
“Tentu, makna Pendidikan Bermutu untuk Semua merujuk pada semua anak-anak termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dan perhatian khusus. Badan Bahasa memiliki program penyediaan buku-buku pendukung literasi, baik cetak, digital, atau buku cerita braille. Tahun ini kami sedang menyusun 100 judul buku audio dan video yang bisa diakses semua kalangan,” tutur Hafidz.
Lebih lanjut, Hafidz Muksin, juga membuka peluang kolaborasi dengan Kemenko PMK untuk menghadirkan buku cerita braille, audio, dan video yang ramah disabilitas. Harapannya, literasi dapat diakses semua kalangan, termasuk teman tuli dan tunanetra. Hafidz juga menekankan bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat perjuangan dan pemersatu bangsa.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menjelaskan, Kemenko PMK mengusung konsep ‘Semua Setara dalam Pembangunan’. Prinsip ini memastikan setiap lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati hasil pembangunan dan memperoleh akses yang setara. Salah satu fokus utama adalah penguatan peran bahasa isyarat sebagai bagian dari bahasa Indonesia, melalui penyelarasan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dalam kegiatan nasional,” jelasnya.
Sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025, target capaian pada 2029 adalah 71%, dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat merasakan manfaat pembangunan. Untuk itu, terdapat dua kegiatan prioritas yang akan dikawal, yakni penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan,” lanjutnya.
Woro juga menegaskan bahwa bahasa isyarat memiliki peran penting bagi komunitas tuli di Indonesia. “Kami ingin memastikan setiap orang, termasuk teman-teman disabilitas, dapat menikmati hasil pembangunan, mendapatkan layanan setara, dan memiliki akses penuh terhadap pendidikan dan literasi,” ujarnya. Menurutnya, perlu ada penyelarasan antara SIBI dan BISINDO, sekaligus mengembangkan kosakata bahasa isyarat sebagaimana kosakata bahasa Indonesia yang terus bertambah. “Harapan kami, bahasa isyarat diakui dan diaplikasikan sebagai bagian dari bahasa nasional,” tambahnya.
Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Rachmita M. Harahap, menekankan pentingnya standardisasi dan penyebaran buku pegangan BISINDO di sekolah luar biasa. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak guru yang belum memahami BISINDO sehingga diperlukan percepatan penerbitan dan distribusi buku, baik dalam bentuk cetak, audio, maupun video. “Bahasa isyarat adalah hak berbahasa bagi teman-teman Tuli yang harus dihargai dan dilestarikan,” ujarnya.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen ketiga belah pihak untuk menyelaraskan program literasi serta memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa isyarat sebagai kekayaan bahasa nasional. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses literasi di seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang inklusif dan menguatkan persatuan bangsa melalui bahasa.
Badan Bahasa Konten Literasi Ramah Disabilitas Berbasis Animasi dan Audio
Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Iwa Lukmana, menambahkan bahwa Badan Bahasa juga telah memproduksi konten literasi ramah disabilitas berbasis animasi dan audio untuk mempermudah akses bagi komunitas Tuli. “Kami sudah membuat cerita rakyat dan cerita anak yang disertai suara dan animasi, sehingga lebih interaktif,” jelasnya. Produk-produk tersebut dapat diakses melalui situs resmi https://penerjemahan.kemendikdasmen.go.id/.
Sebagai tindak lanjut, Badan Bahasa akan mengadakan uji coba UKBI Adaptif untuk komunitas tuli sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bahasa dan Sastra 2025, yang puncaknya akan berlangsung pada 28 Oktober 2025. Kegiatan ini akan diwarnai dengan pentas sastra, lomba mendongeng untuk tunanetra, serta berbagai program literasi inklusif lainnya.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah